Dobo-Diskominfo. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan gambaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Sidang Sementara Gedung Sita Kena Dobo, Rabu (30/9/2026). Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda Perubahan APBD bertujuan memastikan rancangan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.
Pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama selama pembahasan perubahan anggaran. Masukan fraksi-fraksi dan komisi-komisi menjadi bahan penyempurnaan rancangan tersebut. Berikut ringkasan desain postur perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2026:
Pendapatan Daerah
Bupati menyebutkan pendapatan daerah pada perubahan APBD 2026 dianggarkan sebesar Rp.863.790.371.447, bertambah Rp.58.236.404.976 dari anggaran murni. Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebut sebesar Rp.43.922.435.632.
Komponen PAD yang dipaparkan meliputi pajak daerah Rp.8.978.166.661, retribusi daerah Rp.3.971.794.900, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp.7.500.000.000, serta lain-lain PAD yang sah Rp.23.472.474.071.
Sedangkan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp.796.706.441.000 dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp.16.778.642.581. Lain-lain pendapatan daerah yang sah disebut sebesar Rp.6.382.852.234.
Belanja Daerah
Pada belanja daerah, pada perubahan APBD 2026 ini dianggarkan sebesar Rp.1.007.485.766.682, bertambah Rp.73.720.290.885,60. Belanja operasi disebut mencapai Rp.708.066.600.218,56 dan belanja modal Rp.162.833.576.863,44.
Dalam belanja operasi, belanja pegawai tercatat Rp.447.303.357.076,72, belanja barang dan jasa Rp.240.972.453.537,84, belanja hibah Rp.16.816.012.986, dan belanja bantuan sosial Rp.2.974.776.618. Belanja tidak terduga disebut tetap Rp.500.000.000, sedangkan belanja transfer Rp136.085.589.600.
Pembiayaan Daerah
Penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp.152.475.002.315. Komponen yang dipaparkan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp.77.034.982.316 dan penerimaan pembiayaan utang daerah sebesar Rp.75.440.019.999.
Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.8.779.607.080, meliputi penyertaan modal daerah Rp.2.500.000.000 dan pembayaran pembiayaan utang daerah Rp.6.279.607.080. Pembiayaan netto disebut sebesar Rp.143.695.395.235, sementara sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan dianggarkan Rp.0.
Tahapan Berikutnya
Bupati berharap rancangan yang telah dibahas dan dikoreksi bersama DPRD dapat memasuki tahapan evaluasi Pemerintah Provinsi Maluku sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antarpemangku kepentingan, khususnya di tengah keterbatasan keuangan daerah.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Wakil Bupati, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, jajaran Sekretariat Daerah, pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, serta insan media.
Acara diakhiri dengan penandatanganan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2026 antara Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel dan Ketua DPRD Fenny Silvana Loy dan para Wakil Ketua DPRD Udin Belsigaway, dan Rizal Djabumir S.H.,M.Kn.
