News & Blog

Pendapatan Aru 2027 Ditarget Rp.815 Miliar, Bupati Kaidel: Anggaran Harus Berdampak Nyata

News & Blog

Dobo-Diskominfo. Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD di Ruang Sidang Sementara Gedung Sitakena, Dobo, Selasa (17/11/2026).

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.815.737.499.404, sedangkan belanja daerah dialokasikan Rp.793.586.704.291.

Bupati menjelaskan, penyusunan APBD 2027 mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Penyusunan itu juga selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang bertema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”.

Di tingkat daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 mengusung tema “Membangun Fondasi Transformasi Pembangunan”. Penekanannya pada peningkatan penyediaan infrastruktur dan pembangunan UMKMK untuk menurunkan biaya logistik serta memperlancar distribusi barang, sehingga UMKMK lokal lebih kompetitif.

Menurut Bupati, RAPBD 2027 tidak hanya diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal, tetapi juga memastikan anggaran memberi dampak nyata bagi masyarakat. Arah kebijakannya difokuskan pada penguatan pendapatan daerah, belanja yang produktif, dan pembiayaan yang berkelanjutan.

Untuk memperkuat kapasitas fiskal, Pemerintah Daerah menyiapkan sejumlah strategi. Di antaranya penguatan basis data dan kualitas perencanaan pendapatan daerah, serta penguatan pembagian peran dan pembiayaan bersama Pemerintah Provinsi dalam pemungutan. Pemda juga akan meningkatkan aksesibilitas dan digitalisasi pelayanan pajak daerah. Optimalisasi retribusi daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) yang sah menjadi bagian dari strategi tersebut.

Dari total pendapatan daerah Rp.815.737.499.404, PAD direncanakan sebesar Rp.49.523.111.164. Angka itu terdiri atas:

  • pajak daerah Rp.8.928.166.661;
  • hasil retribusi daerah Rp.11.995.000.000;
  • hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp.7.500.000.000;
  • lain-lain PAD yang sah Rp.21.099.944.503.

Pendapatan transfer dianggarkan Rp.761.214.388.240, terdiri dari transfer pemerintah pusat Rp.750.714.670.000 dan transfer antardaerah Rp.10.499.718.240. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan Rp.5.000.000.000.

Bupati menyebutkan, rencana belanja 2027 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memperkuat program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pemenuhan pendanaan urusan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan (mandatory spending) tetap diperhatikan.

Belanja daerah dianggarkan Rp.793.586.704.291. Belanja operasi sebesar Rp.635.578.946.644,40 meliputi:

  • belanja pegawai Rp.417.361.221.039,40;
  • belanja barang dan jasa Rp.205.736.167.322;
  • belanja hibah Rp.10.278.604.817;
  • belanja bansos Rp.2.202.953.466.

Belanja modal dianggarkan Rp.70.935.677.702, terdiri dari belanja tanah Rp.1.015.000.000, peralatan dan mesin Rp.15.715.473.545, gedung dan bangunan Rp.42.311.300.000, serta jalan, jaringan, dan irigasi Rp.11.893.904.157. Sementara itu, belanja tak terduga dianggarkan Rp.1.000.000.000 dan belanja transfer (bantuan keuangan) Rp.86.072.079.944,60.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan dianggarkan Rp.10.052.892.758 dan pengeluaran pembiayaan Rp.32.203.687.871, sehingga pembiayaan netto minus Rp.22.150.795.113. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun berkenaan dianggarkan Rp.0,00.

Bupati berharap penguatan pelayanan dasar menjadi fondasi penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan peningkatan angka makro, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, pendidikan dan kesehatan yang kuat akan menjadi modal utama membangun sumber daya manusia yang produktif dan mampu menjawab kebutuhan ekonomi yang terus berkembang.

Di hadapan sidang, Bupati berharap seluruh tahapan pembahasan APBD 2027 berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat fondasi pembangunan di Bumi Jargari. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kemitraan yang baik, jajaran Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Aru.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Fenny Silvana Loy, didampingi Wakil Bupati Drs. Mohammad Djumpa, M.Si. Hadir pula jajaran Forkopimda, para pimpinan OPD, unsur pimpinan TNI-Polri, pimpinan ormas, tokoh agama, tokoh adat, dan tamu undangan lainnya. Sidang berlangsung aman dan lancar.

 

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.