Dobo-Diskominfo. Wakil Bupati Kepulauan Aru, Drs. Mohammad Djumpa, M.Si, menyampaikan nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kepulauan Aru, Rabu (23/9/2026). Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan naik Rp56,47 miliar dan belanja daerah naik Rp68,18 miliar dibandingkan APBD murni.

Rapat digelar di ruang sidang sementara Gedung Sita Kena Dobo. Sidang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Rizal Djabumir, S.H., M.Kn, didampingi Wakil Ketua I DPRD Udin Belsigawai.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menjelaskan bahwa sesuai amanat peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah bersama DPRD perlu mengevaluasi dan menyesuaikan APBD untuk sisa tahun anggaran. Penyesuaian itu dimaksudkan agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif dan efisien.

Pendapatan Daerah

Wakil Bupati memaparkan bahwa pendapatan daerah dalam rancangan KUA/PPAS Perubahan dianggarkan Rp862.022.435.745, atau bertambah Rp56.468.469.274 dari anggaran murni 2026.

Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp42,82 miliar tidak berubah. Pajak daerah tetap Rp8,93 miliar, retribusi daerah Rp5,20 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp7,50 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp21,19 miliar.

Kenaikan terbesar berasal dari pendapatan transfer, yang menjadi Rp813,49 miliar atau bertambah Rp55,75 miliar. Di dalamnya, transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp796,71 miliar, dengan rincian:

• Dana perimbangan Rp703,63 miliar, bertambah Rp49,59 miliar.
• Dana alokasi umum (DAU) Rp535,11 miliar, bertambah Rp46,56 miliar.
• Dana bagi hasil pajak/bukan pajak Rp6,13 miliar.
• Dana alokasi khusus (DAK) Rp162,39 miliar, tidak berubah.
• Dana desa Rp86,92 miliar, tidak berubah.
• Dana kapasitas fiskal Rp6,15 miliar. Dana ini dianggarkan dalam APBD Perubahan karena penyesuaian terhadap proyeksi transfer pusat dan realisasi PAD.

Pendapatan transfer antardaerah tetap Rp16,78 miliar. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan Rp5,72 miliar, bertambah Rp720,65 juta.

Belanja Daerah

Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp1.001.943.404.299, bertambah Rp68.177.928.503. Belanja operasi menjadi Rp707,43 miliar atau naik Rp38,57 miliar, dengan rincian:

• Belanja pegawai Rp452,64 miliar.
• Belanja barang dan jasa Rp244,56 miliar, bertambah Rp43,15 miliar.
• Belanja hibah Rp7,26 miliar, bertambah Rp565,43 juta.
• Belanja bantuan sosial Rp2,97 miliar, bertambah Rp272,39 juta.

Belanja modal menjadi Rp157,93 miliar, bertambah Rp29,61 miliar. Belanja tak terduga tetap Rp500 juta, sedangkan belanja transfer dianggarkan Rp136,09 miliar.

Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan Rp152,48 miliar, bertambah Rp23,26 miliar. Pengeluaran pembiayaan menjadi Rp12,55 miliar, bertambah Rp11,55 miliar. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dianggarkan Rp 0.

Rapat paripurna ini dihadiri para wakil ketua dan anggota DPRD Kepulauan Aru, unsur Forkopimda, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, para asisten Sekda, serta pimpinan organisasi perangkat daerah. Hadir pula pimpinan instansi vertikal sipil dan militer, jajaran BUMD, serta insan media cetak dan elektronik.